Perpres 70 Th 2012

Setelah mengikuti sosialisasi perubahan Perpres 54 Tahun 2010 di Hotel Bidakara, dimana per 1 Agustus 2012, Perpres 54 Tahun 2012 tidak berlaku lagi, akan tetapi yang berlaku adalah Perpres 70 Tahun 2012 sebagai perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010. Bagaimana dengan paket-paket lelang yang sedang berjalan?, untuk yang akan datang apakah masih harus mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 padahal ketika perubahan itu sudah di sahkan dan ditandatangani maka Perpres yang lama otomatis tidak berlaku lagi. Untuk itu maka akan diatur dalam Perka LKPP.

Satu hal bahwa Perpres 70 Tahun 2012 ini sangat terlambat dikeluarkan apalagi baru ditandatangani tanggal 1 Agustus 2012, dimana banyak paket sedang berjalan maupun yang akan dilakukan pelelangan. Bagaimana dengan pokja ULP masih mengacu kemana? Padahal perubahan ini adalah untuk mempercepat proses penyerapan anggaran. dan satu hal revisi perpres ini adalah yang terakhir ditandatangani Presiden. sedangkan untuk  lampiran Perpres 70 Tahun 2012 akan dikembangkan oleh LKPP dalam bentuk Perka yang disupervisi oleh Kementerian PPN. Satu hal semoga dengan disahkan Perpres 70 Tahun 2012 ini selain meningkatkan penyerapan anggaran adalah bagaimana kita bisa mengelola pengadaan menuju kearah yang lebih baik, bebas dari kolusi, korupsi maupun nepotisme dan meningkatkan profesionalisme para pihak pengadaan. Untuk Baca lebih lanjut silahkan baca Perpres dibawah ini

Perpres 70 Tahun 2012

Matrix lengkap Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012 (Khalid Mustofa)

Dibawah ini matrix yang awal yang dipublikasikan dalam Majalah Kredibel Vol 2, tapi tidak jauh dari rencana awal revisi walau dalam detik-detik terakhir menurut Direktur Kebijakan Umum LKPP bahwa ada beberapa yang berubah pada detik-detik terakhir sebelum disahkan.

No	Materi Perubahan	Perpres 54 Th 2010	Perpres 70 Th 2012
1	Peraturan ttg tatacara pengadaan	Lampiran I, II. III, IVa. IVb, V dan VI	Tambah lampiran IVc Jasa Konsultansi melalui Seleksi Internasional
2	Perencanaan Pengadaan	PA/KPA membuat RUP dan Pembiayaan	Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pelaksana pengadaan tidak terikat tahun anggaran
3	Pengecualian kewajiban bersertifikat bagi PPK	Semua PPK wajib bersertifikat (tidak ada pengecualian)	Pengecualian diberikan kepada K/L/D/I dengan kriteria: a. Yang tidak memiliki personil bersertifikat, dan b. PPK yang dijabat oleh Eselon 1 atau 2, atau PPK yang dirangkap oleh PA/KPA
4	Perubahan persyaratan PPK	Semula berpendidikan S1	Diubah menjadi sekurangkurangnya Golongan III A atau yang disamakan
5	Menaikkan batas nilai pengadaan langsung barang/ pekerjaan konstruksi/ Jasa Lainnya	Semula sampai dengan Rp 100 juta	Diubah menjadi sampai dengan Rp 200 juta
6	Menaikkan batas nilai pelelangan sederhana dan pemilihan langsung	Semula sampai dengan Rp 200 juta	Diubah menjadi sampai dengan Rp 5 miliar
7	Pendelegasian kewenangan menjawab sanggahan banding	Belum diatur	a. Untuk pengadaan nonkonsultan dengan nilai > 100 M dan pengadaan konsultan dengan nilai > 10 M dapat didelegasikan kepada pejabat Eselon 1/Sekda. b. Untuk pengadaan nonkonsultan dengan nilai sampai dengan 100 M dan pengadaan konsultan dengan nilai sampai dengan 10 M dapat didelegasikan kepada pj eselon 2 (K/L/I) atau PA (SKPD).
8	Penambahan kriteria penunjukan langsung untuk prasarana dan sarana umum (PSU) perumahan rakyat	Belum diatur	Pengadaan PSU untuk perumahan rakyat dapat ditunjuk langsung kepada developer (pengembang)
9	Tambahan pengaturan International Competitive Bidding (ICB) untuk pekerjaan konsultan	Belum diatur	Menambahkan pengaturan tentang: a. Persyaratan kualifikasi untuk konsultan internasional b. Tata cara evaluasi untuk konsultan internasional c. Standard bidding document untuk konsultan internasional
10	Jangka waktu pelelangan sederhana/pemilihan langsung menjadi lebih singkat	Semula minimum 14 hari Diubah	menjadi minimum 12 hari
11	Tambahan pengaturan pelelangan terbatas untuk pengadaan barang	Belum diatur	Penambahan pengaturan tentang: a. Tata cara pelelangan terbatas untuk pengadaan barang b. Standard bidding document untuk pelelangan terbatas
12	Menaikkan besaran nilai jaminan sanggah banding	Jaminan sanggahan banding ditetapkan sebesar 2/000 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp50 juta	Jaminan sanggahan banding dinaikkan menjadi sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS
13	Tambahan pengaturan tentang penetapan jumlah pemenang lelang lebih dari satu	Belum diatur	Tata cara pengadaan untuk kegiatan pengelolaan kas dan penerusan pinjaman, serta pembiayaan melalui utang dan portofolio utang diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan
14	Tambahan pengaturan tentang besaran uang muka untuk kontrak tahun jamak	Belum diatur	Tambahan uang muka yang melebihi (15% dari total kontrak atau 20% dari kontrak awal) dapat diberikan dengan persetujuan Menteri Keuangan
15	Tambahan pengaturan perizinan kontrak tahun jamak	Belum diatur	Untuk kontrak tahun jamak diatas 10 M dan/atau di luar pekerjaan tertentu harus disetujui Menteri Keuangan
16	Perubahan pengaturan tentang tindak lanjut pengaduan oleh aparat penegak hukum (polisi dan jaksa)	Semula setelah tandatangan kontrak	Diubah menjadi : aparat penegak hukum hanya dapat menindaklanjuti pengaduan korupsi pengadaan setelah serah terima akhir pekerjaan dan pembayaran final
17	Tambahan pengaturan tindak lanjut lelang ulang gagal akuntabilitas	Belum diatur	Tambahan pengaturan : apabila terjadi lelang ulang gagal maka ULP dapat melakukan penunjukkan langsung dengan syarat tidak cukup waktu lagi untuk dilakukan pelelangan serta memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan

MENGHILANGKAN MULTITAFSIR

 

No	Materi Perubahan	Perpres	Revisi Perpres
	Mempertegas pihak yang dapat melakukan sanggah	Semula pengaturan ini kurang jelas	Dipertegas bahwa peserta yang boleh melakukan sanggah hanya peserta yang memasukkan penawaran
	Perubahan definisi “D” dalam K/L/D/I yang semula definisikan “SKPD” menjadi “pemda” (dalam kaitannya dengan pembentukan ULP)	Semula D didefinisikan SKPD	Definisi D diubah menjadi Pemerintah Daerah
	Ketentuan pengumuman RUP untuk APBD di dalam website	Semula website K/L/D/I mendefinisikan “D” sebagai SKPD	Definisi D diubah menjadi Pemerintah Daerah
	Penegasan pihak yang bertanggung jawab dalam proses pemilihan adalah Kelompok Kerja ULP	Kurang jelas (hanya disebut ULP)	Diperjelas bahwa: yang bertanggung jawab dalam proses pemilihan adalah Pokja ULP
	Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dibiayai APBD	Dilakukan setelah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD disetujui oleh DPRD	Dilakukan setelah APBD ditetapkan dengan Perda