Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Minggu ini ada yang membuat saya harus mencari dan membaca kembali mengenai pengadaan BBM, apakah pengadaan BBM harus di lelang, ditunjuk langsung atau pengadaan langsung? karena setelah searching ada beberapa kasus pengadaan BBM mengarah pada ranah hukum termasuk penahanan orang-orang yang terlibat pekerjaan tersebut Sedangkan motif penyelewengan pengadaan BBM adalah bukan mark up karena harga pemerintah tapi pelaksanaannya yang di korupsi misalnya BBM untuk kapal harusnya beli 1000 liter dalam pertanggungjawabannya 1000 liter yang dibeli hanya 700 liter dan berbagai modus-modus korupsi lainnya.

Pengadaan BBM dapat menggunakan ketiga metode pelelangan tergantung dari jenis dan paket pekerjaan pengadaan bahan bakar Minyak: 

1. Penunjukan Langsung 

Apabila pengadaan tersebut menggunakan tarif resmi pemerintah (baik untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maupun yang bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam setahun dilakukan dengan penunjukan langsung karena bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu barang yang termasuk kedalam tarif resmi dari pemerintah (pasal 38 ayat (5) huruf a). Meskipun demikian bilamana biaya pengadaan BBM tersebut ditambah dengan komponen biaya lainnya seperti pengiriman ke tempat pengguna barang, maka pengadaan BBM tersebut harus dikompetisikan antara sesama agen penyedia BBM yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan biaya pengiriman terendah.  Sesuai dengan pasal 38 ayat 5 masalah penetapan harga resmi bahan bakar mengacu pada Perpres 15 Tahun 2012 mengenai harga jual eceran jenis BBM tertentu di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan: Harga jual eceran jenis BBM tertentu di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan: Minyak tanah (kerosene) sebesar Rp 2.500; Bensin (gasoline) RON 88 sebesar Rp 4.500; Minyak solar (gas oil) sebesar Rp 4.500. 

Harga jual eceran jenis BBM tertentu tersebut, sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang besarannya 5%. Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan                       

Harga BBM Standar Pemerintah antara lain Minyak tanah (kerosene) sebesar Rp 2.500; Bensin (gasoline) RON 88 sebesar Rp 4.500; dan Minyak solar (gas oil) sebesar Rp 4.500.

2. Pengadaan Langsung

Apabila di dalamnya terdapat komponen biaya di luar tarif resmi pemerintah dan bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam setahun (misalnya biaya pengiriman BBM ke tangki milik satker), tentunya disertai dengan negosiasi teknis dan harga. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

3. Pelelangan Umum/Sederhana

Apabila BBM tersebut dikirimkan ke tempat pengguna, maka  paket pekerjaan pengiriman BBM ke tangki milik satker dikompetisikan antara agen resmi yang menyalurkan BBM dengan tarif resmi pemerintah. Dengan demikian paket pengadaan BBM dapat dipecah, antara pengadaan BBM itu sendiri dengan pengadaan jasa pengiriman. Penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang dalam proses pelelangan jasa pengiriman kemudian ditunjuk langsung menjadi penyediaan BBM. Pemecahan paket dalam hal ini tidak dilarang karena tidak dimaksudkan untuk menghindari pelelangan.

Kategori Bahan Bakar menggunakan harga pemerintah berdasarkan perpres 15 Tahun 2012.

konsumen pengguna jenis BBM subsidi/tertentu, yaitu:

1. Minyak tanah: rumah tangga, usaha mikro dan usaha perikanan.
2. Bensin (gasoline) RON 88: usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum.
3. Minyak solar (gas oil): usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum.

Pengadaan BBM bisa dilaksanakan kontrak tahun jamak dengan harga satuan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. Namun karena harga bensin mengacu kepada tarif resmi pemerintah, maka paket pekerjaan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu harga bensin yang masih dapat berubah mengikuti harga pemerintah dan biaya pengiriman yang sudah pasti (dikompetisikan). Dengan demikian penyesuaian harga bensin dapat dilakukan meskipun belum masuk bulan ke-13. Sedangkan volume pengiriman bensin dapat menggunakan satuan drum atau per tangki pengiriman. 

Permasalahan lain yang muncul bagaimana pengadaan BBM untuk operasional seluruh kendaraan suatu kementerian/kelembagaan yang diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) dalam setahun? apakah harus dilelang? penunjukan langsung? pengadaan langsung? mengacu pada Perpres 15 Tahun 2012 bahwa Kementerian/kelembagaan/Institusi pemerintah wilayah Jabodetabek dilarang menggunakan BBM subsidi yang harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah sejak tanggal 1 Juni 2012 dan wilayah Jawa dan Bali sejak tanggal 1 Agustus 2012 maka seluruh kendaraan dinas wilayah tertentu wajib menggunakan BBM non subsidi. Penggunaan BBM non subsidi lingkup K/L/D/I tidak bisa menggunakan kategori penunjukan langsung kecuali pada lokasi (diluar jawa dan Bali) yang diatur dalam lampiran Perpres 15 Tahun 2012. Untuk itu pengadaan BBM  lingkup K/L/D/I diwilayah jawa dan bali menggunakan pengadaan langsung jika ada unsur lain/ jasa pengiriman dalam kegiatan tersebut dengan nilai dibawah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) atau jika ada jasa pengiriman ke tangki satker maka dilakukan pelelangan sederhana/umum jika nilainya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Jika tidak ada unsur lain yang dilelangkan dalam paket pengadaan BBM dalam arti hanya harga BBM nya maka dapat dilakukan pembelian langsung pada SPBU dimana saja dan struk pembelian diklaimkan ke K/L/D/I karena ketika dilakukan pengadaan langsung atau pelelangan maka menjadi tidak efektif, efisien, harga menjadi lebih mahal serta fluktuasi harga BBM non subsidi pada hari tersebut bisa diakses oleh  publik, dengan pembelian langsung maka tinggal menyerahkan bukti pembelian (struk) yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). atau jika K/L/D/I memilih salah satu SPBU (lokasi dekat dan dapat dijangkau oleh K/L/D/I) sebagai mitra kerja dalam pemenuhan BBM kendaraan operasional maka bisa dilakukan MOU dengan SPBU yang ditunjuk, dimana setiap kendaraan operasional K/L/D/I yang mengisi BBM harus di SPBU tersebut dengan memberikan kupon atau tiket dan penagihannya bisa menggunakan mekanisme pengadaan langsung (melibatkan pihak ketiga dalam mengatur mekanisme pengadaan BBM) atau pembelian langsung.

** Catatan ini hanya sekedar ilustrasi dan pemahaman saya jika memang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang ada mohon untuk dikoreksi.

Referensi
Perpres 54 Tahun 2010
Perpres 15 Tahun 2012
Perpres 70 Tahun 2012
Konsultasi LKPP
Catatan Blog Pengadaan Barang/Jasa

.

11.32 | 1 komentar | Read More

Selamat tinggal Lelang Non Eproc

Setelah disahkan dan diundangkannya Perpres 70 Tahun 2012 sebagai perubahan kedua atas Perpres 54 Tahun 2010 maka ada yang harus diingat dan dicamkan  segera oleh ULP atau Panitia Pengadaan. yaitu pengadaan secara non eproc, dimana masih banyaknya teman-teman pokja yang ingin lelangnya menggunakan mekanisme lelang manual/non eproc dengan alasan untuk mempermudah proses lelang dan membatasi akses  penyedia mendaftar, walau sudah diumumkan oleh panitia lewat lpse pada slot lelang non eproc. ketika masuk lelang non eproc dilakukan maka kemungkinan hanya perusahaan-perusahaan tertentu diwilayah-wilayah tertentu yang dapat ikut mendaftar sehingga bertentangan dengan prinsip pengadaan yaitu transparan, adil dan tidak diskriminatif. 

Penggunaan lelang non eproc dalam Perpres 54 Tahun 2012 ULP/Panitia Pengadaan mengacu pada pasal 131 berbunyi bahwa K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012. Nah ada kata sebagian/seluruhnya yang dimaknai bahwa pengadaan masih boleh menggunakan lelang manual atau elektronik

(1) K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara
elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada
Tahun Anggaran 2012.
(2) K/L/D/I mulai menggunakan e-Procurement dalam Pengadaan
Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan, sejak Peraturan
Presiden ini ditetapkan.

Sedangkan dalam inpres 17 Tahun 2011 menyebutkan target untuk kementerian/lembaga pusat pengadaan secara elektronik minimal 70% dari total pengadaan yang diadakan sedangkan daerah minimal 40% dari total pengadaan. dengan begitu ULP/Pokja masih bisa memilih-milih mana yang akan dilelangkan secara elektronik dan mana yang akan dilelangkan secara manual.

Pada tangga 1 Agustus 2012 dengan diundangkanya Perpres 70 Tahun 2012 sebagai perubahan Perpres 54 Tahun 2010 maka semua pengadaan wajib dilaksanakan secara elektronik sehingga tidak ada peluang untuk pelelangan manual/non eproc kecuali dalam sistem elektronik yang belum mengakomodir jenis/tipe pengadaan misalnya pengadaan terbatas, yang kedua sebentar lagi akan dilakukan diupgrade versi SPSE 3.2.5 menjadi SPSEversi 3.5 dimana aplikasi non eproc akan dinonaktifkan dengan harapan semua paket pengadaan dilakukan secara elektronik agar dapat diikuti oleh semua perusahaan yang mempunyai kompetensi dan kapabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan persaingan sehat, dapat diakses dan dapat dilakukan pengawasan apakah pengadaan tersebut transparan, adil dan tidak diskriminatif. Mari kawan kita lakukan pengadaan ini untuk rakyat kita, bukan untuk kepentingan para pejabat, para PA/KPA, para panitia dan untuk kepentingan golongan tertentu. Tapi satu hal bahwa aturan di Perpres 70 Tahun 2012 yang dibuat adalah masih aspek manual walaupun di salah satu pasal mengatakan lelang wajib dilaksanakan secara elektronik.

Catatan ini dibuat dihotel parama puncak 

dipagi hari yang sejuk sambil memandangi pagi yang indah

walaupun pikirian ada dirumah

maklum Puteri Kecilku lagi sakit (cepet sembuh ya bidadari kecilku)

memanfaatkan wifi Hotel Parama 

terima kasih telah menyediakan akses publiknya

07.02 | 0 komentar | Read More

Pelaksanaan Perpres 70 Tahun 2012

Perpres 70 Tahun 2012 diundangkan per 1 Agustus 2012 maka secara otomatis Perpres 54 Tahun 2010 gugur dan tidak digunakan lagi. Terus bagaimana dengan paket-paket lelang yang sedang berjalan? 

Sesuai dengan pasal 133 yang berbunyi antara lain:

Pekerjaan atau pelelangan yang sedang dilaksanakan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini;

Perjanjian/kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak;

Peraturan presiden ini berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 1 Agustus 2012.

Beberapa permasalahan yang terjadi misalnya jika saat bulan juli 2012 panitia melakukan pelelangan sampai tanggal 2 Agustus 2012, tiba-tiba lelang gagal dan harus diulang, apakah masih harus ikut aturan Perpres 54 Tahun 2010 atau ikut Perpres 70 Tahun 2012? mengacu pada Perpres 70 tahun 2012 dimana peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 1 Agustus 2012 maka panitia harus melakukan lelang ulang dengan menggunakan aturan terbaru (Perpres 70 Tahun 2012) serta melakukan revisi dokumen lelang sesuai dengan aturan yang terbaru.

09.23 | 0 komentar | Read More

Spamkodok

Sering munculnya masalah dalam sistem aplikasi SPSE pada proses pengadaan mengakibatkan banyaknya masyarakat umum maupun penyedia menuduh dan mencurigai bahwa pengadaan secara elektronik dilingkungan pemerintah banyak KKN misalnya saja penyedia yang upload dokumen memerlukan waktu yang lama, penggunaan apendo yang bermasalah termasuk hasil rhs apendo yang tidak bisa dibaca oleh panitia pengadaan dll, untuk itu LKPP mencoba mengembangkan aplikasi sedemikian rupa sehingga aplikasi bisa diakses dengan mudah oleh para piha pengadaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengadaan barang/jasa secara elektronik, salah satu bentuk pengembangan aplikasi adalah Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK).

SPAMKODOK adalah sistem  pengamanan komunikasi dokumen yang dikembangkan oleh lembaga sandi negara untuk menjamin kerahasiaan, integritas dan keabsahan informasi/dokumen pada sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Spamkodok nantinya menjadi pengganti dari apendo yang saat ini digunakan oleh panitia untuk mendeskripsi data penawaran perusahaan  dan digunakan penyedia untuk mengenskripsi data dalam penawaran bentuk rhs.

SPAMKODOK nantinya digunakan pada SPSE untuk enskripsi, deskripsi, tanda tangan dan verifikasi tanda tangan dokumen lelang serta pendaftaran sertifikat digital.

Proses Sertifikasi Digital dan SPAMKODOK

Alur Proses Registrasi

Alur Enskripsi

Alur Deskripsi

Spamkodok baru bisa dilaksanakan atau sekarang dalam tahap ujicoba pada SPSE atau Aplikasi LPSE versi 3.6. dimana pengguna SPSE, perangkat server LPSE  wajib mempunyai sertifkat digital yang diterbitkan oleh OSD PSE (OSD PSE adalah pihak ketiga yang terpercaya yang bertugas menandatangani, menertibkan,  dan memelihara sertifikat digital atas permintaan pengguna SPSE untuk menjalankan pertukaran dokumen/informasi pada proses pengadaan secara elektronik sehingga mempunyai 4 aspek keamanan yaitu kerahasiaan (privacy), otentikasi, integritas dokumen dan anti penyangkalan (non repudiation).
untuk itu mari kita tunggu aksi dan pengembangan aplikasi SPSE dan penggunaan SPAMKODOK, kira-kira kapan ya? sampai kapan? padahal saat ini saja aplikasi SPSE baru versi 3.2.5 yang akan, mau dan sedang proses updating menjadi versi 5 tapi belum.  terus versi 6 kapan?

Referensi

Perka LKPP no 4 Tahun 2012
Bahan Rakor Aplikasi  Eproc LKPP 2012

12.22 | 0 komentar | Read More

Kongkalikong Lelang

Banyaknya kasus yang muncul diranah hukum pada pengadaan barang/jasa lingkup pemerintah dikarenakan adanya persengkokolan yang melibatkan PA/KPA, PPK, Panitia Pengadaan dan PPHP sehingga banyak paket pekerjaan yang menang L4 (lho lagi..lho lagi). Bahkan banyaknya kasus pula yang ditangani oleh KPPU karena diindikasikan adanya persengkokolan yang terstruktur sehingga dapat dipastikan siapa yang akan menang dalam proses pengadaan tersebut walau lelang tersebut sudah dilakukan secara elektronik. Untuk mengatasi banyaknya kasus persengkokolan masalah tender tersebut diterbitkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebenarnya apa itu persengkokolan?.

Persengkongkolan berdasarkan kamus hukum, persekongkolan adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pengertian tentang persekongkolan dalam tender menurut beberapa negara adalah suatu perjanjian antara beberapa pihak untuk memenangkan pesaing dalam suatu tender. Sedangkan persekongkolan dalam tender  dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Persekongkolan dalam tender tersebut dapat terjadi melalui kesepakatankesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Persekongkolan ini mencakup jangkauan perilaku yang luas, antara lain usaha produksi dan atau distribusi, kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga, dan manipulasi lelang atau kolusi dalam tender (collusive tender) yang dapat terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak tersebut. Kolusi atau persekongkolan dalam tender ini bertujuan untuk membatasi pesaing lain yang potensial untuk berusaha dalam pasar bersangkutan dengan cara menentukan pemenang tender. Persekongkolan tersebut dapat terjadi di setiap tahapan proses tender, mulai dari perencanaan dan pembuatan persyaratan oleh pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antara peserta tender, hingga pengumuman tender. Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.

Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:

1. kerjasama antara dua pihak atau lebih;
2. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
3. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
4. menciptakan persaingan semu;
5. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
6. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
7. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

Dalam Perpres 54 Tahun 2012 Pasal 83 Ayat 2 Huruf e bahwa indikasi terjadinya persengkokolan dalam proses pengadaan harus sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di persengkokolan dibawah ini:

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, kualifikasi tenaga ahli, dan/atau uraian belanja non personil;
2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS atau pagu anggaran;
3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.

Ketika minimal 2 unsur tersebut ditemukan dalam dokumen penawaran maka dipastikan telah terjadi persengkokolan tender yang mengakibatkan terjadi persaingan tidak sehat dan lelang bisa dibatalkan dan pihak-pihak yang terlibat dalam persengkokolan tersebut dapat dikenakan sanksi dan dimasukan dalam daftar hitam.

Referensi

UU No 5 Tahun 1999
Perpres 70 tahun 2012
Perkara- perkara KPPU

15.21 | 0 komentar | Read More

Upgrade Aplikasi SPSE: 3.2.5 menjadi SPSE v.3.5

Akhirnya SPSE v 3.2.5 akan segera diupgrade di fasilitas LPSE menjadi SPSE v.3.5, dimana ada beberapa hal yang berubah dan di upgrade dalam penggunaan aplikasi SPSE. penjelasannya bisa dilihat dibawah ini. Tapi salah satu yang cukup membuat panitia adalah dalam pengisian kode anggaran dimana selama ini panitia dalam mengisi kode anggaran harus minta ke admin agency sehingga memerlukan waktu yang lebih lama apalagi jika lembaga mempunyai UPT didaerah-daerah. Dengan panitia dapat mengisi sendiri kode anggaran maka panitia bisa bergerak lebih cepat dalam membuat paket lelang. hal lain yang selama ini banyak dipertanyakan teman-teman panitia adalah peranan PPK yang hilang, user id dan pasword punya tapi tidak bisa melihat paket lelang yang sedang dilaksanakan panitia pengadaan untuk aplikasi ini sudah bisa mengadop PPK sehingga dapat melihat paket lelang yang dilakukan oleh panitia. Selamat dan sukses teman-teman LKPP dalam mengembangkan aplikasi SPSE sehingga bisa mempermudah para pihak pengadaan sehingga menjadikan pengadaan menjadi lebih kredibel. 

SPSE v3.5

FITUR BARU:

Admin PPE

1. Admin Agency bisa diganti (karena sering kali terjadi rotasi/mutasi);
2. Menu FTP, File Manager dan Lowongan Pekerjaan Dihilangkan;
3. Tambahan fitur pencarian di Daftar FAQ;
4. Tambahan fitur pencarian di Daftar Agency;
5. Tambahan fitur pencarian di Daftar Auditor;
6. Tambahan fitur pencarian di Daftar Email;
7. Tambah field port pada halaman setting Mail Server dan default SMPT Server;
8. Fitur non-aktif untuk menu Lelang Non e-Proc;
9. URL untuk Login Admin PPE:

• Production : http://[alamat domain LPSE]/eproc/admin, 
• contoh: http://lpse.lkpp.go.id/eproc/admin
• Latihan : http://[alamat domain LPSE]/latihan/admin,
• contoh: http://lpse.lkpp.go.id/latihan/admin

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1. PPK bisa melihat paketnya yang telah dibuat oleh Panitia;
2. Ada Form Pengisian SPPBJ yang dikeluarkan oleh PPK, dan akan dikirimkan via email ke Penyedia yang bersangkutan;
3. Form Pengisian Pada saat tahapan Penandatanganan Kontrak;
4. Print to PDF Summary Paket lelang (sama dengan Auditor)

Panitia

1. Format pengisian Kode Anggaran yang bersumber dari APBN;
2. 1 paket dapat entry untuk banyak lokasi pekerjaan;
3. 1 paket bisa menggunakan 2 atau lebih sumber dana/anggaran;
4. Tambah isian no surat rencana teknis pelaksanaan pengadaan dan nama PPK Pada form Pembuatan Paket;
5. Menu ganti panitia diganti berbentuk dropdown di halaman panitia;
6. Panitia dapat melihat daftar anggota kepanitiaannya di halaman Home;
7. Print to PDF Summary paket (sama dengan Auditor);
8. Panitia tidak bisa edit HPS setelah lelang diumumkan;
9. Pada saat Sanggahan muncul nama kepanitiaan bukan nama pegawai;
10. Menu upload berita acara dipindahkan di bagian bawah (bersama semua menu upload file);
11. Disediakan addendum dokumen kualifikasi dan pemilihan untuk Prakualifikasi, batas waktu minimal 2 hari sebelum batas akhir upload;
12. Menambahkan menu upload untuk “Informasi tambahan”;
13. Ditampilkan data kualifikasi perusahaan di identitas perusahaan;
14. Ada informasi waktu pengiriman pada saat Panitia mengupload dokumen;
15. Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) versi 3.1

Penyedia

1. Jika penyedia upload penawaran ke-2 dan tidak menyetujui disclaimer maka tidak muncul di menu panitia (tidak melakukan upload file penawaran);
2. Hanya Penyedia yang mengirimkan penawaran yang bisa mengirimkan sanggahan;
3. Informasi lelang pada saat pengiriman dokumen kualifikasi ditampilkan di bagian atas halaman;
4. Pada isian Kualifikasi Pengalaman ada informasi : "Jika Prosentase pelaksanaan bernilai kurang dari 100 maka sistem akan menganggap sebagai pekerjaan sedang berjalan";
5. Isian Prosentase Pelaksanaan ditambahkan simbol Prosentase (%);
6. Pengiriman file dokumen kualifikasi tambahan bisa multi file (banyak file);
7. Isian Neraca di hilangkan;
8. Informasi status pengiriman Dokumen Penawaran berada di bagian bawah halaman;
9. Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) versi 3.1

Verifikator

1. Verifikator ketika akan mengedit rekanan yang disetujui (approve), otomatis datanya sudah langsung update ke server ADP;
2. Tambahan informasi jumlah penyedia yang roaming (ADP).

Admin Agency

1. Penambahan tanda bintang (*) pada isian Tanggal pendaftaran di halaman edit agency  harus diisi;
2. Admin Agency bisa diganti (karena sering kali terjadi rotasi/mutasi);
3. Isian nama instansi dan kode satker pada form isian Satuan Kerja;
4. Form isian anggaran di agency dihilangkan, diganti dengan input langsung oleh panitia saat pembuatan paket;
5. Tambahan fitur pencarian di Daftar Agency;
6. Tambahan fitur pencarian di Daftar Satuan Kerja;
7. Tambahan fitur pencarian di Daftar Pegawai.

Helpdesk

1. Tambahan fitur pencarian di Daftar FAQ;
2. Tambahan fitur pencarian di Daftar Email.

ALL

1. Ada informasi di menu login user untuk upgrade browser yang digunakan;
2. Perubahan bentuk tampilan button;
3. Fitur Captcha di halaman FAQ;
4. Ada progress uploading pada saat mengupload file ke system.

Ayo kita tungga LKPP dalam upgrade aplikasi SPSE pada bulan agustus sampai September ini, di seluruh LPSE di Indonesia sehingga mempermudah seluruh para pihak pengadaan dalam memanfaatkan aplikasi SPSE untuk proses pengadaan. satu hal juga yang mungkin harus menjadi tambahan adalah apakah aplikasi versi 3.5 ini sudah mengadop perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010 menjadi Perpres 70 Tahun 2012 termasuk lelang terbatas? semoga segera ditindaklanjuti kita tunggu upgrade berikutnya bahkan sampai SPSE versi 5.

Sumber Info

LKPP

22.43 | 0 komentar | Read More

Ledakan UPS, server LKPP down

Hari ini beberapa aplikasi spse bermasalah dimana akibat ledakan UPS IDC termasuk server LKPP dan Inaproc sehingga ada beberapa perusahan tidak bisa login bahkan mungkin tidak bisa memasukan dokumen penawaran. LKPP segera membuat edaran yang memberitahukan permasalahn yang terjadi dan memberikan kesempatan untuk memundurkan jadual lelang karena berhubungan dengan ledakan UPS di IDC. Info ledakan UPS saya tambakan dari detikinet dengan judul Ledakan UPS di IDC, Masalah Teknis atau Sabotase? untuk menambah pengetahuan saja.

Susetyo Dwi Prihadi - detikinet

Senin, 13/08/2012 19:18 WIB

Jakarta - Salah satu Uninterruptible Power Supply (UPS) yang ada di gedung IDC Duren Tiga, Jakarta meledak kemarin malam. Belum ada laporan penyebab utama ledakan UPS tersebut, walau saat ini telah ditangani oleh polisi. Apakah masalah teknis atau memang ada sabotase?

Chairman Indonesia Data Center (IDC) Johar Alam Rangkuti juga tidak habis pikir mengapa UPS bisa meledak dari dalam. Namun dia menyangsikan adanya sabotase.

"Ruangan UPS itu hanya bisa dibuka dengan kartu khusus. Raknya sendiri masih harus dibuka dengan kunci tersendiri. Jika dilihat dari kabel yang kita lihat pun kemungkinan arus pendek sangat kecil. Kalau orang mau sabotase, ya buka pintunya, buka kunci raknya, terus masukin bom molotov di dalamnya. Mustahil sepertinya," tukasnya, saat ditemui detikINET, Senin (13/8/2012).

Ledakan yang terjadi pun cukup besar hingga mampu merusak chip dan file log yang ada di dalamnya. Padahal file log itu sangat penting untuk mengetahui mengapa kerusakan bisa terjadi.

"File log-nya rusak dan sama sekali tidak bisa dibaca. Jadi secara teknis, dan saya sebagai orang teknik penyebab rusaknya UPS ini akan terus jadi misteri. Tapi polisi sendiri meminta waktu menyelidiki kejadian ini hingga satu bulan," tukasnya.

Satu-satunya alasan yang bisa diterima dari kerusakan ini adalah kualitas dari vendor UPS tersebut. Padahal, Johar mengaku, membeli UPS itu dengan harga lebih mahal dari UPS yang sebelumnya.

Johan mengaku satu unit UPS harganya bisa sampai USD 60 ribu atau sekitar Rp 564 juta (USD 1 = Rp 9.400). Sedangkan UPS yang dibeli sebelumnya, dibeli dengan harga USD 50 ribu.

"Setelah kejadian kemarin kita langsung mengganti UPS yang ada di gedung IDC ini. Total kita punya 8 UPS yang tersedia. Untuk meyakinkan, saat ini kita memesan UPS dari semua vendor yang ada," sebutnya.

UPS sendiri mempunyai fungsi ganda untuk menjaga server agar tetap terus menyala. Pertama, UPS ini berguna sebagai stabilizer di kala pasokan listrik tidak stabil atau mati.

"Jangankan mati, bila tidak stabil pun pasokan listrik dari PLN langsung diputus kemudian dayanya diganti dengan baterai yang mampu bertahan selama 30 menit. Bila kasusnya listrik mati, maka 30 detik setelah listrik mati langsung dialiri oleh genset. Makanya saya tidak habis pikir, kenapa bisa meledak dari dalam gitu," tandasnya.

Di gedung IDC di Duren Tiga sendiri terdapat 600 rak server, yang masing-masing lantai ditempati 300 rak. Rak tersebut dinamai berdasarkan warna, yakni autumn (orange), winter (biru), spring (hijau) dan summer (merah). Saat ini kondisi sudah berangsur normal.

22.09 | 0 komentar | Read More

Hati-Hati Penunjukan Langsung

Penunjukan langsung adalah salah satu metode pelelangan yang ada dalam Perpres 54 Tahun 2010 yang telah direvisi menjadi Perpres 70 Tahun 2012. Selama ini banyak kasus penunjukan langsung yang bermuara di penjara, dimana sebelumnya para pejabat dengan seenak hati menunjuk langsung pengadaan tanpa memandang aturan yang ada, mereka menunjuk orang-orang terdekat mereka, makelar atau orang-orang dilingkaran kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok mereka dengan  mark up harga, kolusi, korupso maupun nepotisme. 

Dalam pengadaan barang dan jasa dalam Perpres 70 Tahun 2012 penunjukan langsung hampir sama dengan aturan lama tetapi ada beberapa hal yang ditambahkan. Penunjukan langsung dilakukan tanpa batasan nilai dan hanya dilakukan untuk pengadaan dalam keadaan tertentu atau barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya yang bersifat khusus. Jadi pejabat pengadaan/ Panitia/ PPK/KPA harus banyak membuat pertimbangan atau dalam arti berpikir seribu kali dalam melakukan penunjukan langsung.

Langkah Penunujukan Langsung

5 W dan 1 H adalah 

1. What : apakah perlu dilakukan penunujukan langsung ? apa saja kriteria penunjukan langsung?
2. Who  : Siapa yang kita mau tunjuk langsung? sesuai tidak kualifikasi perusahaan dengan paket pekerjaan yang akan kita lakukan penunjukan langsung?
3. When : Kapan akan dilakukan penunujukan langsung
4. Where : dimana proses penunjukan langsung tersebut dilaksanakan, cek profil perusahaan tersebut, dimana lokasi kantor perusahaan tersebut.
5. Why : Kenapa kita pilih perusahaan tersebut, apa alasannya
6. How : bagaimana mekanisme penunjukan langsung, lihat aturan-aturan yang mengatur tentang penunjukan langsung sesuai tidak dengan kriteria tersebut.

Hal- hal yang menjadi pertimbangan dalam penunjukan langsung:

Kategori pertama pada keadaan tertentu. 

yang masuk dalam kategori kondisi tertentu antara lain: 

Penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera, untuk:

• pertahanan negara, dan/atau  
• keamanan masyarakat, dan/atau  
• keselamatan/perlindunganmasyarakat: 
•  akibat adanya bencana alam dan/atau,  
• bencana nonalam dan/atau bencana sosial; dan/atau
• dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
• akibat kerusakan infrastruktur yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik

Dalam Perpres 70 Tahun 2012 pengertian dan/atau adalah bahwa boleh dilakukan penunjukan langsung pada keadaan tertentu yang memenuhi ketiga unsur tersebut diatas atau salah satu unsur yang memenuhi penunujukan langsung.

Kategori kedua barang/pekerjaan khusus

Yang masuk dalam kategori barang/pekerjaan khusus antara lain:

• pekerjaan pengadaan mobil, sepeda motor dan/atau
• kendaraan bermotor lainnya dengan harga khusus untuk pemerintah (Government Sales Operation/ GSO);
• sewa penginapan/ hotel; atau
• lanjutan sewa gedung/kantor, dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya. 

Dalam Perpres 70 Tahun 2012 pengertian dan/atau adalah bahwa boleh dilakukan penunjukan langsung pada barang/pekerjaan khusus yang memenuhi salah satu unsur tersebut diatas diluar itu harus dilakukan pelelangan. Jika tidak memenuhi salah satu unsur tersebut jangan coba- coba melakukan penunjukan langsung.

Kategori ketiga untuk pekerjaan perumahan masyarakat

Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.

Kategori keempat adalah jasa konsultansi khusus

Pada Perpres 35/2011 (perubahan pertama Perpres 54/2010) telah ditambahkan pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.

Kategori kelima lelang ulang ( tambahan dalam Perpres 70 Tahun 2012)  

Penjunjukan langsung dapat dilakuan setelah lelang ulang gagal dengan pertimbangan  PA dengan tetap memperthatikan prinsip efisiensi , efektifitas dan akuntablitas dengang pertimbangan

• hasil pekerjaan tidak dapat ditunda. (apakah tidak bisa ditunda tahun ini? apakah jika tahun ini tidak bisa dilakukan dapat dilakukan tahun depan?kalau bisa ditunda tahun depan ya sebaiknya jangan dilakukan penunjukan langsung) kecuali misalnya pengadaan makanan siswa? makanan rumah sakit?
• menyangkut kepentingan /keselamatan masyarkat 
• tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses pelelangan/ seleksi/ pemilihan langsung dan pelaksanaan pekerjaan.

Yang perlu diingat harus matang dalam dalam penunjukan langsung setelah lelang ulang ini, harus ada pernyataan dari PA selaku pengguna anggaran alasan untuk penunjukan langsung tersebut dengan memperhatikan ketiga unsur diatas berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas paket tersebut.

07.36 | 3 komentar | Read More

Perpres 70 Th 2012

Setelah mengikuti sosialisasi perubahan Perpres 54 Tahun 2010 di Hotel Bidakara, dimana per 1 Agustus 2012, Perpres 54 Tahun 2012 tidak berlaku lagi, akan tetapi yang berlaku adalah Perpres 70 Tahun 2012 sebagai perubahan kedua Perpres 54 Tahun 2010. Bagaimana dengan paket-paket lelang yang sedang berjalan?, untuk yang akan datang apakah masih harus mengacu pada Perpres 54 Tahun 2010 padahal ketika perubahan itu sudah di sahkan dan ditandatangani maka Perpres yang lama otomatis tidak berlaku lagi. Untuk itu maka akan diatur dalam Perka LKPP.

Satu hal bahwa Perpres 70 Tahun 2012 ini sangat terlambat dikeluarkan apalagi baru ditandatangani tanggal 1 Agustus 2012, dimana banyak paket sedang berjalan maupun yang akan dilakukan pelelangan. Bagaimana dengan pokja ULP masih mengacu kemana? Padahal perubahan ini adalah untuk mempercepat proses penyerapan anggaran. dan satu hal revisi perpres ini adalah yang terakhir ditandatangani Presiden. sedangkan untuk  lampiran Perpres 70 Tahun 2012 akan dikembangkan oleh LKPP dalam bentuk Perka yang disupervisi oleh Kementerian PPN. Satu hal semoga dengan disahkan Perpres 70 Tahun 2012 ini selain meningkatkan penyerapan anggaran adalah bagaimana kita bisa mengelola pengadaan menuju kearah yang lebih baik, bebas dari kolusi, korupsi maupun nepotisme dan meningkatkan profesionalisme para pihak pengadaan. Untuk Baca lebih lanjut silahkan baca Perpres dibawah ini

Perpres 70 Tahun 2012

Matrix lengkap Perpres 54 Tahun 2010 dan Perpres 70 Tahun 2012 (Khalid Mustofa)

Dibawah ini matrix yang awal yang dipublikasikan dalam Majalah Kredibel Vol 2, tapi tidak jauh dari rencana awal revisi walau dalam detik-detik terakhir menurut Direktur Kebijakan Umum LKPP bahwa ada beberapa yang berubah pada detik-detik terakhir sebelum disahkan.

No	Materi Perubahan	Perpres 54 Th 2010	Perpres 70 Th 2012
1	Peraturan ttg tatacara pengadaan	Lampiran I, II. III, IVa. IVb, V dan VI	Tambah lampiran IVc Jasa Konsultansi melalui Seleksi Internasional
2	Perencanaan Pengadaan	PA/KPA membuat RUP dan Pembiayaan	Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pelaksana pengadaan tidak terikat tahun anggaran
3	Pengecualian kewajiban bersertifikat bagi PPK	Semua PPK wajib bersertifikat (tidak ada pengecualian)	Pengecualian diberikan kepada K/L/D/I dengan kriteria: a. Yang tidak memiliki personil bersertifikat, dan b. PPK yang dijabat oleh Eselon 1 atau 2, atau PPK yang dirangkap oleh PA/KPA
4	Perubahan persyaratan PPK	Semula berpendidikan S1	Diubah menjadi sekurangkurangnya Golongan III A atau yang disamakan
5	Menaikkan batas nilai pengadaan langsung barang/ pekerjaan konstruksi/ Jasa Lainnya	Semula sampai dengan Rp 100 juta	Diubah menjadi sampai dengan Rp 200 juta
6	Menaikkan batas nilai pelelangan sederhana dan pemilihan langsung	Semula sampai dengan Rp 200 juta	Diubah menjadi sampai dengan Rp 5 miliar
7	Pendelegasian kewenangan menjawab sanggahan banding	Belum diatur	a. Untuk pengadaan nonkonsultan dengan nilai > 100 M dan pengadaan konsultan dengan nilai > 10 M dapat didelegasikan kepada pejabat Eselon 1/Sekda. b. Untuk pengadaan nonkonsultan dengan nilai sampai dengan 100 M dan pengadaan konsultan dengan nilai sampai dengan 10 M dapat didelegasikan kepada pj eselon 2 (K/L/I) atau PA (SKPD).
8	Penambahan kriteria penunjukan langsung untuk prasarana dan sarana umum (PSU) perumahan rakyat	Belum diatur	Pengadaan PSU untuk perumahan rakyat dapat ditunjuk langsung kepada developer (pengembang)
9	Tambahan pengaturan International Competitive Bidding (ICB) untuk pekerjaan konsultan	Belum diatur	Menambahkan pengaturan tentang: a. Persyaratan kualifikasi untuk konsultan internasional b. Tata cara evaluasi untuk konsultan internasional c. Standard bidding document untuk konsultan internasional
10	Jangka waktu pelelangan sederhana/pemilihan langsung menjadi lebih singkat	Semula minimum 14 hari Diubah	menjadi minimum 12 hari
11	Tambahan pengaturan pelelangan terbatas untuk pengadaan barang	Belum diatur	Penambahan pengaturan tentang: a. Tata cara pelelangan terbatas untuk pengadaan barang b. Standard bidding document untuk pelelangan terbatas
12	Menaikkan besaran nilai jaminan sanggah banding	Jaminan sanggahan banding ditetapkan sebesar 2/000 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp50 juta	Jaminan sanggahan banding dinaikkan menjadi sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS
13	Tambahan pengaturan tentang penetapan jumlah pemenang lelang lebih dari satu	Belum diatur	Tata cara pengadaan untuk kegiatan pengelolaan kas dan penerusan pinjaman, serta pembiayaan melalui utang dan portofolio utang diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan
14	Tambahan pengaturan tentang besaran uang muka untuk kontrak tahun jamak	Belum diatur	Tambahan uang muka yang melebihi (15% dari total kontrak atau 20% dari kontrak awal) dapat diberikan dengan persetujuan Menteri Keuangan
15	Tambahan pengaturan perizinan kontrak tahun jamak	Belum diatur	Untuk kontrak tahun jamak diatas 10 M dan/atau di luar pekerjaan tertentu harus disetujui Menteri Keuangan
16	Perubahan pengaturan tentang tindak lanjut pengaduan oleh aparat penegak hukum (polisi dan jaksa)	Semula setelah tandatangan kontrak	Diubah menjadi : aparat penegak hukum hanya dapat menindaklanjuti pengaduan korupsi pengadaan setelah serah terima akhir pekerjaan dan pembayaran final
17	Tambahan pengaturan tindak lanjut lelang ulang gagal akuntabilitas	Belum diatur	Tambahan pengaturan : apabila terjadi lelang ulang gagal maka ULP dapat melakukan penunjukkan langsung dengan syarat tidak cukup waktu lagi untuk dilakukan pelelangan serta memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan

MENGHILANGKAN MULTITAFSIR

 

No	Materi Perubahan	Perpres	Revisi Perpres
	Mempertegas pihak yang dapat melakukan sanggah	Semula pengaturan ini kurang jelas	Dipertegas bahwa peserta yang boleh melakukan sanggah hanya peserta yang memasukkan penawaran
	Perubahan definisi “D” dalam K/L/D/I yang semula definisikan “SKPD” menjadi “pemda” (dalam kaitannya dengan pembentukan ULP)	Semula D didefinisikan SKPD	Definisi D diubah menjadi Pemerintah Daerah
	Ketentuan pengumuman RUP untuk APBD di dalam website	Semula website K/L/D/I mendefinisikan “D” sebagai SKPD	Definisi D diubah menjadi Pemerintah Daerah
	Penegasan pihak yang bertanggung jawab dalam proses pemilihan adalah Kelompok Kerja ULP	Kurang jelas (hanya disebut ULP)	Diperjelas bahwa: yang bertanggung jawab dalam proses pemilihan adalah Pokja ULP
	Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dibiayai APBD	Dilakukan setelah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD disetujui oleh DPRD	Dilakukan setelah APBD ditetapkan dengan Perda

21.00 | 0 komentar | Read More